BERITASUMATRA.COM – Kenaikan Gaji Harus Diiringi Penilaian Kinerja
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menilai wacana kenaikan gaji kepala daerah merupakan hal yang wajar untuk dibahas. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh diberikan secara merata kepada seluruh kepala daerah tanpa mempertimbangkan capaian kinerja masing-masing.
Bobby menegaskan bahwa setiap kepala daerah seharusnya memiliki ukuran kerja yang jelas atau Key Performance Indicator (KPI) sebagai dasar penilaian sebelum pemerintah memutuskan pemberian kenaikan gaji maupun tunjangan. Dengan adanya indikator tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa tambahan penghasilan benar-benar diberikan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan hasil kerja nyata.
“Kalau dibilang boleh naik, boleh, tapi harus ada KPI. Ada nilai ukur kerjanya, mungkin yang bagus boleh dapat kenaikan gaji, kalau yang tidak bagus, tidak usah dapat,” kata Bobby kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (31/7/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Bobby tidak menolak rencana kenaikan gaji kepala daerah. Namun, ia menginginkan adanya sistem evaluasi yang objektif sehingga kebijakan tersebut tetap mengedepankan prinsip keadilan dan akuntabilitas.
KPI Dinilai Penting untuk Mengukur Kinerja Kepala Daerah
Menurut Bobby, penerapan KPI akan memberikan standar yang jelas dalam menilai keberhasilan seorang kepala daerah selama menjalankan tugasnya. Penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut pelayanan publik, realisasi program pembangunan, hingga kedekatan pemimpin dengan masyarakat.
Dengan indikator yang terukur, pemerintah dapat mengetahui kepala daerah mana yang berhasil mencapai target pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta menyelesaikan berbagai persoalan di wilayahnya.
Bobby berpandangan bahwa penghargaan dalam bentuk kenaikan gaji seharusnya diberikan kepada pemimpin yang benar-benar menunjukkan dedikasi dan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat. Sebaliknya, kepala daerah yang tidak mampu memenuhi target atau menunjukkan kinerja optimal tidak layak memperoleh tambahan penghasilan.
Menurutnya, mekanisme seperti ini juga dapat menjadi motivasi bagi seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Intensitas Turun ke Lapangan Bisa Menjadi Salah Satu Indikator
Bobby mencontohkan salah satu aspek yang dapat dimasukkan ke dalam penilaian KPI adalah intensitas kepala daerah turun langsung ke lapangan.
Ia menilai pemimpin daerah yang aktif memantau kondisi masyarakat, mengecek pelaksanaan pembangunan, hingga mendengar langsung keluhan warga tentu memiliki beban kerja yang berbeda dibandingkan kepala daerah yang lebih banyak bekerja dari balik meja.
“Misalnya kepala daerah yang sering ke lapangan dan yang jarang ke lapangan, masa tunjangannya sama. Harusnya berbeda,” ujarnya.
Menurut Bobby, kehadiran kepala daerah di lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai rencana. Selain itu, komunikasi langsung dengan masyarakat juga dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di daerah.
Ia menilai indikator seperti ini dapat menjadi salah satu ukuran objektif dalam menentukan besaran tunjangan maupun kenaikan gaji kepala daerah.
Wacana Kenaikan Gaji Sudah Lama Dibahas
Bobby mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai kenaikan gaji kepala daerah bukanlah isu baru. Ia mengaku telah mendengar usulan tersebut sejak masih menjabat sebagai Wali Kota Medan.
Saat itu, pembahasan mengenai peningkatan kesejahteraan kepala daerah beberapa kali disampaikan melalui berbagai organisasi yang menaungi para kepala daerah, termasuk asosiasi wali kota maupun asosiasi gubernur.
Meski demikian, Bobby menegaskan dirinya tidak pernah secara pribadi mengusulkan kenaikan gaji tersebut.
“(Wacana) itu sudah lama. Dari dulu di asosiasi wali kota maupun asosiasi gubernur memang pernah disampaikan. tetapi secara pribadi saya tidak pernah meminta hal itu,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa dirinya menjadi salah satu pihak yang mendorong kenaikan gaji kepala daerah.
Tetap Mengikuti Keputusan Organisasi
Sebagai anggota organisasi kepala daerah. Bobby mengatakan dirinya tetap akan menghormati keputusan bersama apabila usulan kenaikan gaji menjadi sikap resmi organisasi.
Menurutnya, keputusan yang telah disepakati dalam forum organisasi tentu harus dihormati oleh seluruh anggotanya.
“Kalau itu sudah menjadi keputusan asosiasi, saya sebagai anggota tentu akan mengikuti. Tetapi kalau atas nama pribadi, saya tidak pernah menyuarakan atau meminta kenaikan gaji,” tegasnya.
Ia menilai organisasi kepala daerah memiliki mekanisme sendiri dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat. Sehingga setiap keputusan merupakan hasil pembahasan bersama, bukan kepentingan individu.
Pemerintah Buka Peluang Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah
Sementara itu, sinyal adanya perubahan aturan mengenai penghasilan kepala daerah sebelumnya telah disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Pemerintah, kata Tito, membuka peluang untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Menurut Tito, regulasi yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade itu sudah tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi maupun kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini.
“Iya, karena kita lihat dari tahun 2000 sampai tahun 2026 sudah jauh berbeda. Sudah waktunya mungkin dilakukan revisi. Nanti akan dibentuk tim pemerintah untuk membahasnya bersama Menteri Keuangan dan Bappenas. ” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Revisi Akan Dibahas Bersama Kementerian Terkait
Tito menjelaskan bahwa rencana revisi PP Nomor 109 Tahun 2000 merupakan tindak lanjut dari kesimpulan rapat bersama Komisi II DPR RI.
Dalam rapat tersebut, Kemendagri diminta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk mengkaji kemungkinan perubahan regulasi mengenai hak keuangan kepala daerah.
Menurut Tito, pembahasan nantinya tidak hanya menyangkut besaran gaji, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek lain, termasuk kemampuan fiskal negara, keseimbangan anggaran, serta sistem penilaian yang adil bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.
Kenaikan Gaji Dinilai Perlu Dibarengi Akuntabilitas
Pernyataan Bobby Nasution memberi perspektif berbeda dalam pembahasan mengenai kenaikan gaji kepala daerah. Alih-alih hanya berfokus pada besaran penghasilan, Bobby menekankan pentingnya sistem evaluasi yang objektif sebagai dasar pemberian insentif.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan lebih adil apabila diberikan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja terbaik. Menjalankan program pembangunan secara efektif, serta aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan adanya indikator kinerja yang jelas. Kenaikan gaji tidak hanya menjadi bentuk peningkatan kesejahteraan bagi kepala daerah. Tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil kerja.