BERITASUMATRA.COM – Pemerintah mulai mencairkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2026 kepada sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) sebagai langkah strategi untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan kembali berbagai sektor penting, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta seluruh kementerian dan lembaga yang telah menerima alokasi anggaran agar segera menjalankan program pemulihan permanen. Pemerintah menilai percepatan pelaksanaan proyek menjadi kunci agar masyarakat terdampak dapat segera merasakan manfaat dari pembangunan yang sedang berlangsung.
Suara dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto, menjelaskan bahwa sebagian besar kementerian dan lembaga utama telah memperoleh persetujuan pencairan anggaran. Dengan demikian, tahapan pengadaan barang dan jasa, penandatanganan kontrak, hingga pelaksanaan proyek yang diharapkan dapat segera dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Serta tetap mengedepankan prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan mengacu pada Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah disepakati bersama.
Hingga saat ini, terdapat tujuh kementerian dan lembaga yang telah menerima Anggaran Belanja Tambahan 2026. Yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, proses pengajuan anggaran bagi kementerian dan lembaga lainnya masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Melalui Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028. Pemerintah menyiapkan sebanyak 11.520 kegiatan yang akan dilaksanakan secara kolaboratif oleh 33 kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah terdampak. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100.166 triliun .
Penyampaian dari kepala posko PRR Pascabencana Sumatera
Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono menyampaikan. Bahwa saat ini pemerintah telah memasuki tahap implementasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Oleh karena itu, setiap kementerian dan lembaga diminta memprioritaskan pelaksanaan kegiatan. Yang telah memperoleh dukungan anggaran agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan terukur.
Menurut Berita Sumatera, percepatan realisasi anggaran tidak hanya bertujuan meningkatkan penyerapan belanja negara. Tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana. Setiap anggaran yang telah dikeluarkan diharapkan mampu memberikan manfaat langsung melalui pembangunan perumahan tetap, perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemulihan berbagai fasilitas publik yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Dengan mulai dicairkannya Anggaran Belanja Tambahan K/L Tahun 2026. Pemerintah optimistis proses rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai wilayah Sumatera dapat berlangsung lebih cepat. Sinergi antara pemerintah pusat, kementerian dan lembaga. Serta pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di daerah terdampak.